Kemdikbud akan bebaskan 29 ribu sekolah untuk tidak mengikuti Ujian Nasional 2017

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memberikan hadiah kepada sekolah-sekolah yang telah berada di atas standar nasional. Hadiahnya yaitu dalam bentuk pembebasan 30 persen sekolah dari kewajiban UN (Ujian Nasional). Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan sekolah tersebut tidak perlu ikut ujian nasional (UN) 2017. Tahun ini jumlah sekolah jenjang SMP dan SMA sederajat yang menjalankan UN mencapai 97.952 unit.

Jika rencana membebaskan 30 persen sekolah dari kewajiban UN, maka bakal ada sekitar 29 ribu sekolah yang bebas tanpa UN. Beliau juga mengungkapkan bahwa sudah ada 30 persen sekolah yang berada diatas rata-rata nasional didasarkan pada nilai integritas dan skor akademik. Padahal selama ini UN dipergunakan untuk pemetaan sekolah secara nasional.

Muhadjir menyebut kebijakan tersebut masih akan didiskusikan dengan banyak pihak. Tapi, keputusan tersebut akan segera dilakukan. Penghapusan ujian di sekolah di atas standar nasional itu dianggap tidak akan memperlebar kesenjangan antar sekolah.

Sementara itu Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Zainal Arifin Hasibuan menjelaskan belum ada keputusan resmi soal teknis penyelenggaraan UN. BSNP merupakan badan independen penyelenggara UN. Terkait dengan rencana ’’membebaskan’’ 30 persen sekolah dari kewajiban UN tahun depan, juga belum ada keputusan resmi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya siap melakukan kajian terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) karena bagi pemetaan tidak perlu diadakan setiap tahun. Sejak UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, lanjutnya, tingkat signifikansi UN semakin berkurang. Siswa-siswa juga tidak lagi melakukan kecurangan, karena UN bukan lagi penentu kelulusan.

Karena fungsi UN hanya untuk pemetaan. Untuk menentukan mana sekolah yang memenuhi standar kualisifikasi pendidikan dan mana yang tidak. Ini yang kita kaji, apakah UN itu perlu setiap tahun kalau fungsinya hanya untuk pemetaan, demikian dijelaskan oleh Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Dari hasil pemetaan itu, maka didapat dua jenis sekolah yakni sekolah yang melakukan terobosan dan sekolah yang belum memenuhi standar. Menurutnya, sekolah yang melakukan terobosan itu nantinya akan membimbing atau melakukan pendampingan terhadap sekolah yang belum memenuhi standar tersebut.

Beliau juga menambahkan, bahwa pelaksanaan UN dilakukan setiap tahun, namun hasil pemetaan yang didapat dari UN itu tidak dimanfaatkan. Dana yang digelontorkan untuk Ujian Nasional tersebut lebih dari Rp500 miliar. Menurutnya lebih baik dana tersebut digunakan untuk perbaikan sekolah rusak maupun peningkatan kompetensi guru. Meski demikian, pihaknya akan melakukan kajian internal mengenai pelaksanaan UN karena melibatkan banyak pihak. Dalam waktu dekat akan dirumuskan hasil kajian tersebut.


Sumber :
- Antara
- Jawa Pos